header image

Pengelolaan BOS dan Bosda Harus Akuntabel

Posted by: | Oktober 19, 2011 | No Comment |

TANJUNG REDEB – Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah dimulai sejakJuli 2005 oleh pemerintah pusat, yang telah berperan dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Sejalan dengan itu Pemerintah Kabupaten Berau sejak 2009 telah melaksanakan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dengan cakupan sasaran program sampai ke jenjang pendidikan menengah.
Demikian pula Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menyalurkan bantuan serupa, namun dikhususkan kepada jenjang pendidikan menengah yaitu SMA/MA dan SMK. Hal ini diharapkan agar program BOS/Bosda ke depan bukan hanya berperan untuk mempertahankan jumlah murid, namun juga harus berkontribusi penting untuk peningkatan mutu pendidikan. Sementara itu, berkaitan dengan teknis dan pengurusan keuangan serta administrasi, melalui Dinas Pendidikan Berau dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) keuangan dan administrasi Bosda bagi bendahara dan sosialisasi Bos pusat di Ballroom Hotel Bumi Segah.
Rohaini, kepala Dinas Pendidikan Berau mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk menyosialisasikan program BOS pusat 2011 dengan mekanisme transfer daerah, juga memberikan bimbingan dan petunjuk teknis pengelolaan dana Bosda Berau dan bantuan keuangan provinsi untuk 2011.
?Pehamanan tentang pengelolaan ini begitu penting, agar para pengurus dapat memahami bagaimana sistem penyaluran dan laporan yang akan diberikan nanti,? katanya. Dikatakannya juga, kegiatan ini mewujudkan kesamaan persepsi antara semua unsur yang terkait dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah baik yang bersumber dari APBN maupun APBD mulai dari perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban. Sehingga hal ini juga akan meningkatkan kemampuan teknis bendahara Bosda/BOS dalam mengelola keuangan sekolah sehingga tercapai tertib administrasi dan tata kelola keuangan yang baik.
Sedangkan di tempat yang sama, Makmur juga mengatakan kegiatan ini sangat penting, mengingat BOS/Bosda adalah instrumen yang sangat vital dalam menunjang sukses dan lancarnya pendidikan yang diselenggarakan. Sehingga memerlukan manajeman dan pengelolaan yang baik, transparan, akuntabel dan tepat sasaran. ?Tetap lakukan yang terbaik dalam pengelolaan ini, karena program ini dapat dinikmati dan meringankan beban masyarakat dalam menikmati pendidikan,? ungkapnya. Adapun peserta yang mengikuti 458 orang terdiri dari kepala sekolah dan bendahara untuk sekolah dasar, tingkat atas dan menengah atas. Sedangkan Narasumber kegiatan ini berasal dari Inspektorat Kabupaten Berau 4 orang yang akan memberikan penerapan tentang metode presentasi dan penjelasan teknis penatausahaan keuangan dan administrasi dana sekolah.
Sementara itu untuk alokasi anggaran Bosda Provinsi dalam APBD Berau pada 2009 mencapai Rp 3,163 miliar, 2010 Rp 6,643 miliar sedangkan 2011 Rp 6,616 miliar. Adapun penyaluran dana BOS mulai 2011 ini dilakukan melalui transfer ke rekening Kas Umum Pemerintah Daerah yang dilakukan per triwulan. Dengan ketentuan, wajib menyalurkan dana BOS ke masing-masing sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di rekening Kas Umum Daerah.
Hal ini paling tidak mengantisipasi kurang atau lebihnya jumlah berhubungan dengan tahun ajaran baru, maka nantinya alokasi dana BOS dapat dihitung lagi melalui perubahan Anggaran Daerah.
Diterbitkannya aturan baru pelaksanaan dana BOS melalui transfer ke rekening umum Pemerintah Daerah dan adanya kewajiban untuk membuat laporan realisasi pembayaran, maka segala bentuk penyimpangan dana BOS diharapkan dapat dieliminir. (sumber: http://disdik.beraukab.go.id)

BOS: Bupati Makmur menyaksikan Penandatanganan Kesepakatan (MOU) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKD) dengan Pengurus Bosda Berau.

under: Bulletin POMG

Leave a response






Your response:

Categories